Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Klinik Obat Herbal Hal 13

Lanjutan Lampiran 12

14. Penapisan (screening) dan penyertaan (enrollment) subjek.

15. Pengelolaan pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan maupun pelaporan lain.

16. Pengelolaan data penelitian

17. Laporan akhir penelitian

Langkah-langkah di atas beberapa dapat dilakukan secara paralel namun di beberapa langkah lainnya harus dilakukan secara berurutan. Contoh langkah yang dapat dilakukan paralel seperti pada angka 8, 9, 10, sedangkan contoh yang harus berurutan seperti pada angka 11,12,13 dan 14.

Kelengkapan protokol secara utuh, peran dari peneliti, Komisi Etik, sponsor, pihak regulator, dokumen yang harus tersedia dan lainnya yang terkait dapat mengacu kepada Pedoman Cara Uji klinik yang Baik di Indonesia.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Klinik Obat Herbal Hal 12

Lanjutan Lampiran 11

  • dapat memberikan gambaran tipe/desain uji (misal placebo controlled, double blind, single blind atau open label)

– Tujuan

  • harus tepat sasaran, jelas dan fokus, harus dapat diakomodir oleh parameter pengukuran khasiat maupun keamanan.
  • tujuan dapat terdiri dari tujuan primer dan sekunder ataupun bahkan tersier. Namun perlu diperhatikan adalah bahwa tujuan uji klinik harus jelas, tepat sasaran dan fokus.

– Parameter/endpoint untuk efikasi/khasiat dan keamanan. Parameter endpoint dimaksud harus dapat menjawab tujuan uji.

 

9. Penyediaan dokumen uji lain terkait dengan pelaksanaan uji klinik.

10. Persiapkan untuk adanya penjaminan mutu pelaksanaan uji klinik dan untuk dapat dihasilkannya data yang akurat dan terpercaya.

11. Pengajuan persetujuan untuk dokumen/ pelaksanaan uji klinik.

12. Pertimbangan/peninjauan dan persetujuan uji klinik oleh Komisi Etik dan regulator.

13. Persetujuan subjek (Informed Consent) dan rekrutmen subjek Rekrutmen subjek merupakan salah satu tahapan penting sebelum dimulainya uji klinik. Hal prinsip yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa (calon) subjek tidak boleh dilakukan tindakan apapun yang terkait dengan prosedur uji klinik sebelum subjek mendapat penjelasan dan menyatakan persetujuan yang ditandai dengan menandatangani informed consent. Pelanggaran terhadap proses informed consent merupakan pelanggaran yang bersifat critical.

Lanjut ke Lampiran 13 >>>

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Klinik Obat Herbal Hal 11

Lanjutan Lampiran 10

3. Pihak sponsor ataupun produsen harus memahami bahwa proses pembuatan produk uji harus konsisten pada setiap tahap atau fase, dan proses pembuatan tersebut harus mengacu kepada standar CPOTB.

4. Lakukan penilaian terhadap data nonklinik yang ada/telah dilakukan, bagaimana profil keamanan dan/atau aspek lainnya. bagaimana LD50, data toksisitas akut, subkronik dan atau kronik sesuai kebutuhan untuk kondisi yang diujikan.

5. Pertimbangkan untuk mengontrak ORK bila diperlukan. Bila melakukan kontrak dengan ORK, lengkapi dengan surat perjanjian kontrak dan dijelaskan fungsi sponsor apa yang dikontrakkan kepada ORK.

6. Persiapkan kompetensi monitor (sponsor/ORK).

7. Pemilihan tempat pelaksanaan uji klinik dan pemilihan peneliti serta persiapkan tempat pelaksanaan tersebut. Sponsor memiliki peran penting dalam pemilihan tempat uji klinik. Pertimbangan utama yang harus dijadikan landasan pemilihan, antara lain : – Terdapat peneliti dengan latar belakang keahlian yang sesuai. – Ketersediaan sumber daya, sistem dan fasilitas/perangkat penunjang di tempat penelitian. – Ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP).

8. Pembuatan/penyusunan protokol uji klinik. Elemen dalam protokol uji klinik yang disusun harus jelas dan lengkap, dimulai dari hal administratif seperti judul, nomor/versi dan tanggal, nama Peneliti Utama, Nama Koordinator Peneliti (bila ada), hingga yang bersifat ilmiah, seperti: – Desain  menjelaskan secara singkat desain studi dan secara umum bagaimana desain dapat menjawab pertanyaan/tujuan uji.

Lanjut ke Lampiran 12 >>>

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Klinik Obat Herbal Hal 10

Lanjutan Lampiran 9

Sesuai dengan prinsip GCP/CUKB bahwa uji klinik yang akan dilaksanakan harus dilengkapi dengan protokol yang jelas, rinci dan lengkap. Peneliti beserta sponsor harus memahami isi dari protokol uji klinik. Sponsor dapat melaksanakan pertemuan antar peneliti untuk memahami isi protokol, sehingga dalam pelaksanaan uji terdapat kesamaan pemahaman di antara tim penelitian, demikian pula dengan sponsor.

Dalam hal diperlukan, sponsor dapat mengontrakan sebagian atau keseluruhan fungsinya kepada ORK. Namun sponsor tetap bertanggung jawab terhadap keseluruhan uji klinik tersebut.

Langkah-langkah berikut dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka persiapan pelaksanaan uji klinik:

1. Karakteristik produk uji: Terhadap produk yang akan diuji dilakukan pemastian tumbuhan: – kebenaran identitas untuk tumbuhan yang digunakan. – tidak termasuk dalam daftar tumbuhan yang dilarang di Indonesia – riwayat penggunaan harus dapat ditelusur apakah herbal yang akan diuji klinik memiliki riwayat empiris baik untuk indigenus ataupun nonindigenus. – bagian tumbuhan yang digunakan – identifikasi senyawa aktif/senyawa identitas untuk keperluan standardisasi

2. Standardisasi bahan baku dan produk uji: – cara penyiapan bahan baku dan produk uji, termasuk metode ekstraksi yang digunakan, – metode analisa kualitatif dan kuantitatif senyawa aktif atau senyawa identitas. Proses standardisasi dilakukan agar produk uji di tiap fase uji serta bila kemudian dipasarkan/diedarkan memiliki keterulangan yang sama.

Lanjut ke Lampiran 11 >>>

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Klinik Obat Herbal Hal 9

Lanjutan Lampiran 8

baik. Para pihak terkait, baik sponsor, ORK, peneliti, dan yang terlibat lainnya termasuk pihak Komisi Etik dan regulator harus memiliki pemahaman yang seimbang mengenai CUKB. Hal tersebut sangat diperlukan mengingat peran para pihak di atas sangat menentukan diperolehnya data klinik yang shahih, akurat dan terpercaya selain perlindungan kepada manusia yang menjadi subjek uji klinik.

Untuk dapat menjalankan peran secara optimal, para pihak yang terlibat dalam uji klinik untuk memperhatikan hal-hal seperti:
– Sponsor dan ORK:  Memiliki sumber daya yang kompeten dan memahami prinsip GCP serta regulasi yang berlaku.  Mengetahui dokumen yang harus tersedia saat uji klinik dan memahami fungsi dari setiap dokumen tersebut.

– Komisi Etik dan Regulator: Memiliki sumber daya yang kompeten dalam rangka mengawal bahwa protokol uji serta dokumen uji lainnya dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan ilmiah untuk dilaksanakan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan uji tersebut.

– Peneliti:  Memiliki latar belakang yang sesuai dan memahami GCP/CUKB serta memiliki sertifikat GCP/CUKB.  Memiliki sumber daya yang kompeten dan memahami prinsip GCP serta regulasi yang berlaku.

– Tempat Penelitian (site): Harus memiliki fasilitas yang cukup, seperti ketersediaan ruang–ruang sesuai fungsi masing–masing, peralatan medis serta obat untuk keadaan darurat, peralatan elektronik yang menunjang pelaksanaan uji klinik.

Lanjut ke Lampiran 10 >>>

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Klinik Obat Herbal Hal 8

Lanjutan Lampiran 7

Penentuan jumlah subjek dalam uji klinik harus diperhitungkan secara statistik sehingga mencukupi untuk dapat dilakukan analisa hasil uji.

Metode uji klinik harus tertulis dalam protokol secara jelas dan terperinci. Protokol dan dokumen uji klinik harus mendapat penilaian dari pihak independen, dalam hal ini adalah Komisi Etik serta regulator yang menangani proses registrasi produk (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

BAB IV. PELAKSANAAN UJI KLINIK OBAT HERBAL

Uji klinik yang dilakukan di Indonesia dalam rangka pengembangan produk termasuk uji klinik yang diinisiasi oleh peneliti dengan tujuan untuk pengembangan produk yang akan dipasarkan, harus dimintakan persetujuan pelaksanaan uji klinik kepada Badan POM. Penelitian dalam rangka pendidikan tidak termasuk yang harus dimintakan persetujuan kepada Badan POM.

Pelaksanaan uji klinik herbal harus mengacu kepada prinsip-prinsip CUKB, hal tersebut dimaksudkan agar data klinik yang dihasilkan dapat dipertangggungjawabkan secara ilmiah dan etis sehingga menjadi data klinik yang shahih, akurat dan terpercaya. Kualitas data yang demikian diperlukan sebagai data dukung saat registrasi, sehingga keputusan registrasi yang dihasilkan tidak bias. Selain ditujukan untuk memperoleh data dengan kualitas sebagaimana disebutkan di atas, prinsip CUKB juga dimaksudkan untuk melindungi peserta atau subjek manusia yang berpartisipasi dalam uji klinik.

Para pihak yang terlibat dalam uji klinik harus memahami secara benar prinsip CUKB yang merupakan standar yang telah diterima secara Internasional dalam melakukan uji klinik serta mempersiapkannya dengan

Lanjut ke Lampiran 9 >>>

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Klinik Obat Herbal Hal 7

Lanjutan Lampiran 6

Uji klinik obat herbal dapat dilakukan dengan menggunakan pembanding atau tanpa menggunakan pembanding berdasarkan justifikasi, dengan beberapa pilihan desain yang dapat digunakan, seperti single atau double blind.
– Single blind Peneliti mengetahui isi dari produk uji yang digunakan, sementara subjek peserta uji klinik tidak mengetahui; – Double blind Peneliti serta subjek peserta uji klinik tidak mengetahui isi dari produk uji yang digunakan.

Penggunaan desain single dan double blind, perlu diperhatikan bila dalam hal tertentu produk uji memiliki kespesifikan tertentu sehingga akan mengaburkan maksud dari digunakannya desain tersebut, seperti dari aroma yang khas atau hal lainnya.

Dalam hal uji klinik dilakukan tanpa menggunakan pembanding, pihak sponsor dan/atau peneliti harus mempertimbangkan subjektivitas data klinik yang akan dihasilkan.

Pemilihan pembanding yang digunakan harus memiliki justifikasi ilmiah. Kelompok pembanding diperlukan untuk mengontrol variabel-variabel perancu, sehingga hasil akhir uji merupakan efek obat herbal yang diuji. Sebagai pembanding digunakan produk yang merupakan pilihan untuk kondisi dalam uji klinik dimaksud serta sudah terdaftar.

Bila menggunakan plasebo sebagai pembanding maka harus memperhatikan aspek ilmiah dan etik penelitian sehingga tidak berdampak pada validitas data klinik yang dihasilkan serta tidak berdampak negatif bagi keselamatan subjek. Sebagai contoh tidak etis bila salah satu kelompok pada penelitian obat hipertensi mendapatkan plasebo karena akan membahayakan keselamatan subjek.

Lanjut ke Lampiran 8 >>>

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Klinik Obat Herbal Hal 6

Lanjutan Lampiran 5

Riwayat tradisional dan nontradisional produk uji akan menentukan tahap uji yang harus dilalui.

Obat herbal yang akan diuji klinik memerlukan adanya data uji toksisitas dan minimal diperlukan data LD50.

Fase uji lengkap dalam rangka pembuktian khasiat produk dimulai dari fase uji nonklinik hingga fase I, II, III dan IV pada manusia. Uji nonklinik dan uji fase I, II, III dan IV pada manusia memiliki fungsi masing-masing yang harus diperhatikan dan dipenuhi, karenanya harus dilaksanakan secara berurutan. Untuk itu perlu diperhatikan data-data yang ada pada uji fase-fase sebelumnya.

Dalam hal diperlukan data keamanan lebih lanjut dan/atau untuk konfirmasi efikasi yang telah disetujui, dapat dilakukan melalui uji fase IV dengan ketentuan bahwa telah dilakukan uji klinik pra-pemasaran sebelumnya dan telah mendapat izin edar di Indonesia.

Obat herbal dengan penggunaan sesuai dengan riwayat tradisional di Indonesia maka tahapan uji klinik fase I dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan.

Studi penentuan dosis (dose ranging study) dalam tahapan uji klinik merupakan hal penting yang harus dilakukan. Studi penentuan dosis tersebut, dimaksudkan untuk dapat menentukan dosis efektif yang kemudian konsisten diberikan pada fase-fase selanjutnya dalam uji klinik maupun setelah kemudian dapat diedarkan. Bila telah ada konversi yang pasti dari dosis efektif pada hewan coba kepada manusia, studi penentuan dosis dapat tidak dilakukan.

Studi penentuan dosis dilakukan sebelum fase III uji klinik dengan memperhatikan hasil uji LD50, serta uji toksisitas dan farmakodinamik pada hewan coba.

Lanjut ke Lampiran 7 >>>

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Klinik Obat Herbal Hal 5

Lanjutan Lampiran 4

BAB III. KLAIM DAN METODE PEMBUKTIAN

Klaim menggambarkan kegunaan/manfaat yang menjanjikan suatu perubahan positif bagi konsumen. Klaim obat herbal tradisional harus disertai bukti empiris yang mendukung klaim tradisionalnya, sedangkan klaim yang tidak lagi sesuai dengan klaim tradisionalnya perlu didukung oleh bukti ilmiah yang cukup melalui uji klinik yang relevan.

Metode pembuktian dalam uji klinik dapat dilakukan melalui beberapa pilihan seperti Randomized Control Trial (RCT). Metode ini merupakan metode uji yang ideal, disebabkan adanya alokasi random (acak) subjek ke dalam kelompok kontrol atau kelompok produk uji untuk mengontrol serta mengurangi bias yaitu agar kelompok pembanding dan kelompok uji mempunyai karakteristik yang relatif sama. Oleh karenanya metode dengan random sangat dianjurkan dalam pelaksanaan uji klinik.

Pihak industri atau peneliti harus dapat menyesuaikan antara karakteristik produk uji, tujuan uji serta klaim yang akan diajukan dengan tingkat pembuktian yang digunakan. Hal tersebut harus dilandasi dengan justifikasi ilmiah.

Untuk mendapatkan data klinik sesuai kriteria yang ditentukan, uji klinik perlu didukung metodologi/desain penelitian disertai pelaksanaan sesuai dengan standar CUKB.

Pemilihan metodologi atau desain uji klinik obat herbal merupakan hal yang sangat penting, karena harus dapat menjawab tujuan uji klinik dan menentukan seberapa jauh dapat mendukung klaim yang akan diajukan. Oleh karenanya pemilihan desain harus dipertimbangkan dengan cermat, mempertimbangkan antara lain:
– karakteristik produk uji – tujuan uji klinik dimaksud harus selaras dengan klaim yang akan diajukan saat registrasi produk.

Lanjutkan ke Lampiran 6 >>>

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Uji Klinik Obat Herbal Hal 4

 

Lanjutan Lampiran 3

Untuk itu standardisasi serta kemudian data toksisitas, data farmakodinamik serta adanya senyawa penanda merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan uji klinik.

Dalam hal terjadi perubahan cara penyiapan atau perubahan bentuk sediaan terhadap obat herbal di atas, akan dilakukan kajian lebih lanjut apakah memerlukan uji klinik.

Diagram di bawah ini menggambarkan pengelompokkan herbal berdasarkan riwayat tradisional dan bukti dukungnya serta alur bila memerlukan pelaksanaan uji klinik.

 

 

Lanjutkan ke Lampiran 5 >>>